Jakarta – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 4,87 juta jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 4.053 desa seluruh Indonesia.
“Berdasarkan data yang dihimpun Posko BNPB, kekeringan melanda 11 provinsi yang terdapat di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. Kekeringan telah menyebabkan 4,87 juta jiwa terdampak,” kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 September 2018.
Akibat kekeringan itu, kata Sutopo, masyarakat kekurangan air bersih sehingga harus mencari air ke sumber-sumber air di tempat lain. Sebagian harus membeli air bersih dan menggantungkan pada bantuan droping air bersih.
Selain itu, menurut Sutopo, sebagian masyarakat terpaksa harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ada petani juga yang mengeluarkan biaya tambahan Rp 800 ribu untuk menyewa pompa air dan membeli solar guna mengaliri sawahnya.
“Sebagian petani melakukan modifikasi pompa air dengan mengganti bahan bakar solar dengan gas 3 kg, sehingga dapat menghemat biaya 100-150 ribu rupiah,” kata Sutopo.
BNPB mencatat beberapa daerah yang mengalami kekeringan cukup luas antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Sedangkan pendataan kekeringan di wilayah Bali masih dilakukan. Namun berdasarkan laporan BPBD, kekeringan tidak terlalu berdampak luas di Bali pada tahun ini.
Sutopo mengatakan BNPB menyiapkan anggaran dana siap pakai sebesar Rp 50 miliar untuk mengatasi kekeringan di daerah. Bantuan bersifat darurat dengan suplai air, pengadaan tandon air, sewa mobil tangki air, pembangunan bak penampung air, pembangunan sumur bor dan lainnya yang bersifat darurat.
“Diperkirakan kekeringan pada tahun 2018 ini tidak banyak berpengaruh pada ketahanan pangan. Tidak banyak pertanian yang mengalami puso secara luas sehingga berdampak pada produksi pangan secara nasional,” kata Sutopo.
Menurut Sutopo, upaya jangka panjang untuk mengatasi kekeringan terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam pembangunan, seperti pembangunan waduk/bendungan, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pembangunan jaringan air bersih, meningkatkan pembangunan embung, konservasi tanah dan air, peningkatan kualitas lingkungan dan sebagainya. Sutopo mengatakan pembangunan ini juga diikuti gerakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pelestarian lingkungan hidup. (Tempo.co/Rmd)
