Wahidin Halim Surati Jokowi Sampaikan Penolakan UU Cipta Kerja Oleh Buruh

0
39
Foto: Net

Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan Pemerintah Provinsi Banten telah secara resmi berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait aspirasi dari berbagai kalangan atas penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.

Menurut Wahidin, Undang – undang Cipta Kerja adalah produk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah Provinsi maupun Kabupten dan Kota. “Sebagai Gubernur, saya memahami terhadap pro dan kontra terhadap sikap dan aspirasi dari masyarakat banten umumnya. Perlu dipahami, bahwa Gubernur adalah representasi perwakilan Pemerintah Pusat. Ada hubungan dua pemerintahan sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah,” ujar Wahidin Rabu, 14 Oktober 2020.

Wahidin mengaku telah menerima banyak aspirasi dari berbagai kalangan di Provinsi Banten seperti, serikat buruh, mahasiswa dan tokoh agama atas penolakan UU Cipta Kerja. Mantan Wali Kota Tangerang tersebut lalu menyurati Presiden Joko Widodo untuk meneruskan aspirasi tersebut. “Aspirasi mereka yang meminta gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo saya penuhi,” katanya.

Wahidin mengakui jika sebelumnya sudah ada pertemuan para Gubernur dengan Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut, kata Wahidin dilaksanakan pada hari Jum’at, 9 Oktober 2020 dalam telekonferensi Rapat Terbatas Presiden dengan para Gubernur se-Indonesia.

“Dari hasil pertemuan dapat menangkap pesan bahwa sebagian besar Gubernur belum membahas secara detail tentang isi undang – undang tersebut. Oleh karena itu kala disodorkan 12 pasal yang menjadi pasal krusial atau pasal yang menjadi isu, Presiden meminta Gubernur untuk melakukan pembahasan dan menjelaskan, tidak hanya untuk menangkal hoaks. Gubernur juga diminta untuk memberikan usulan dalam kaitan dengan Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya.

Menurutnya, usai rapat terbatas, pihaknya bersama tim Pemprov Banten yakni Tim Advokasi Disnaker dan Biro Hukum berusaha memahami, membahas, dan menelaah perbedaan pendapat dan mendalami pasal-pasal yang dianggap menghilangkan kepentingan buruh dan masyarakat.

“Kami menelaah dan membahas pasal-pasal omnibus law sebelum dikirimkan ke Presiden. Hasil telaahan kami sudah disampaikan kepada Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2020. Kita berharap, usulan-usalan yang berkaitan dengan perburuhan dan lain-lain menjadi perhatian Presiden,” ujar Wahidin.

Untuk diketahui, pasca disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 lalu, sejumlah elemen, dari kalangan masyarakat, buruh hingga mahasiswa di Banten masih terus melakukan aksi turun ke jalan memprotes terkait UU Cipta Kerja tersebut.

Kericuhan pun terjadi di sejumlah kota akibat aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Para demonstran menyampaikan ketidak setujuannya terhadap UU omnibus law Cipta Kerja karena dinilai banyak merugikan kaum buruh dan pekerja. (Pas/Red)