Serang a�� Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya mengaku prihatin atas ulah kadernya yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap untuk memuluskan rencana pembentukan Bank Daerah Banten. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Sukira mengaku akan menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Menurut Sukira, sikap partai terhadap kasus yang menjerat Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Tri Satriya Santosa, pihaknya menunggu keputusan hokum tetap dari Pengadilan. a�?Sejauh ini kita belum ada sikap sampai pergantian antar waktu (PAW). Kita harus tunggu hingga ada keputusan inkrah dari Pengadilan,a�? ujar Sukira Rabu, 2 Desember 2015.

Menurut Sukira, kasus tangkap tangan oleh KPK yang menjerat kadernya tersebut merupakan tindakan gegabah. a�?Ini perbuatan gegabah, politisi jangan sampai melakukan hal hal yang membuat rakyat marah, apalagi ini kaitan dengan pembentukan bank banten yang jelas jelas untuk kepentingan masyarakat,a�? katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Adik bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah ini mengaku pihaknya sudah menginstruksikan semua anggota Fraksi Golkar di DPRD Banten untuk menolak rencana pembentukan Bank Banten. a�?Semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan mari semuanya mendukung KPK untuk menuntaskan kasus ini,a�? ujar Tatu.

Menurut Tatu, sebagai Ketua DPD Golkar Banten, dirinya prihatin atas kejadian ini. a�?Seharusnya Pak Hartono, sebagai kader yang memiliki posisi tertinggi di DPRD Banten, tugasnya adalah mengamankan kebijakan dari DPD Golkar. Atas penangkapan ini, berarti tindakan Hartono sudah di luar kendali atau instruksi partai,” tegas Tatu.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dua pimpinan DPRD Banten dan petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten PT BGD saat melakukan transaksi suap di sebuah restoran di Serpong, Tangerang, Banten, pada Selasa, 1 Desember 2015.

Tiga orang itu adalah SMH (SM Hartono, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Golkar), TST (Tri Satya Santosa, Pelaksana Harian Ketua Badan Anggaran dan anggota komisi III DPRD Banten serta Ketua Fraksi PDIP), dan RT (Ricky Tampinongkol Direktur PT Banten Global Development). Ketiganya ditangkap saat tengah melakukan transaksi suap terkait dengan pembahasan pembentukan dan pembahasan modal Bank Banten. (Cing/Sie)