Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melakulan validasi data dan cek fisik terhadap aset sarana dan prasarana SMA/SMK limpahan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan dalam rangka Pengalihan Aset Tahap II Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S mengatakan, terdapat banyak hal yang harus segera ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya yang sangat krusial, adalah terkait dengan peralihan kewenangan dan pemetaan urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan konkuren tersebut, pemerintah daerah diminta terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap personel, pendanaan, sarana prasarana, dan dokumen (P3D). Untuk selanjutnya, dilakukan serah terima personel, aset, dan dokumen antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Acara ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan inventarisasi P3D yang akan diserahterimakan, bahwa saat kami akan melakukan validasi data dan cek fisik atas aset yang akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penyerahan aset tahap II sebagai implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014,” katanya seusai validasi dan cek fisik aset sarana dan prasarana SMA/SMK di Kabupaten Tangerang, Senin (28/8/2017).

Oleh karena itu, lanjut dia, inventarisasi P3D merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan administrasi dan penatausahaan barang milik daerah (BMD). “Pada 2016, tepatnya Senin (24/10/2016) kami telah melakukan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P2D) yang ditandatangani Gubernur Banten dan Bupati Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Berdasarkan berita acara tersebut, nilai perolehan aset/sarana dan prasarana hasil pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten sampai Kamis (31/12/2015_ dengan nilai perolehan sebesar Rp 317 miliar lebih untuk urusan pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan jumlah SMAN dan SMKN sebanyak 41.

Sementara, untuk urusan perdagangan tentang meteriologi tera dan tera ulang Pemerintah Provinsi Banten menyerahkan aset kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehan sebesar Rp 445 juta lebih. Penambahan data pengadaan pada 2016 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Pelimpahan Tahap II sebesar Rp 23 miliar lebih. Terkait dengan bukti kepemilikan, ia berharap, agar pihak BPKAD Kabupaten Tangerang segera menyerahkan bukti kepemilikan kepada BPKAD Provinsi Banten berdasarkan lampiran bukti kepemilikan yang sudah diverifikasi pada saat Rakorbid di Hotel Jayakarta, Anyer. (BPKAD/ADV)