Serang – Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi resmi menjabat pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, menggantikan tugas Tubagus Iman Ariyadi setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Transmart.

Pengangkatan Edi Ariadi sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan surat keputusan (SK) No. 132.36/4424/SD tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ditujukan kepada Gubernur Banten. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Soemarsono di Pendopo Gubernur Banten Senin, 25 September 2017.

“Penugasan Wakil Wali Kota Cilegon selaku Plt Wali Kota Cilegon, berkenaan dengan operasi tangkap tangan dan penahanan terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi oleh KPK,” ujar Soni Soemarsono.

Soni menjelaskan, penetapan Plt tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Ini sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan agar kekosongan jabatan tidak mengganggu roda pemerintahan,” katanya.

Soni menjelaskan bahwa tugas Plt tidak bisa secara langsung menangani sejumlah persoalan-persoalan di daerah tersebut. Salah satunya yaitu tentang perombakan pejabat daerah dan keuangan yang menyangkut utang daerah.

“Persoalan itu nanti perlu dikoordinasikan dulu kepada Kemendagri dan keputusan penunjukan Plt ini berlaku sampai dengan vonis Walikota turun, karena bisa saja Walikota yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, diputuskan tidak bersalah,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi berkewajiban melaporkan setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan di Cilegon kepada Gubernur. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten No. 132/Kep.371.Diktum/2017 tentang Penugasan Pelaksana tugas Wali Kota Cilegon.

“OTT KPK dan keputusan Mendagri menjadi alasan kuat bagi Gubernur menugaskan Wakil Walikota untuk menjadi Plt Walikota Cilegon. Dan setiap kebijakan daerah yang diambil Plt wali kota harus dilaporkan kepada Gubernur Banten,” kata Wahidin.

Sementara itu, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengatakan, akan segera melakukan koordinasi dan rapat bersama perangkat daerah di wilayahnya untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan pasca keluarnya SK penunjukan tersebut. “Setalah ini, saya akan melakukan rapat dengan OPD untuk melakukan koordinasi agar roda pemerintahan di Kota Cilegon tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Cilegon yang juga ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka penerima suap. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar terkait izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Transmart di badan perizinan terpadu dan penanaman modal Kota Cilegon.

Iman Ariyadi dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  (Sie/Rmd)

.