Ratu Tatu Chasanah kembali dipercaya untuk memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten untuk periode ketiga. Bahkan Tatu terpilih secara aklamasi oleh seluruh pemilik suara Musyawarah Provinsi (Musprov) IV PMI Provinsi Banten di Markas PMI Banten, Kota Serang, Kamis (21/12/2017).

Musyawarah tersebut dihadiri Ketua Bidang Kelembagaan PMI pusat Sasongko Tedjo, pengurus PMI Provinsi Banten, pengurus PMI kabupaten/kota, serta pengurus UDD kabupaten/kota. Pertanggungjawaban kepengurusan selama Ratu Tatu Chasanah memimpin PMI Banten periode 2012-2017 pun diterima tanpa catatan.

Ketua PMI Kabupaten Lebak Haryono saat membacakan pandangan umum seluruh pengurus PMI kabupaten/kota dalam Musprov PMI Banten menyatakan, selama dipimpin Tatu selama dua periode, PMI Banten berkinerja sangat baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami menerima seluruh laporan pertanggungjawaban pengurus PMI Banten periode 2012-2017 tanpa catatan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, seluruh PMI kabupaten/kota kembali memberikan tugas dan amanah kepada Tatu untuk kembali memimpin PMI Provinsi Banten. “Kami yakin, PMI Provinsi Banten ke depan akan semakin baik di bawah kepemimpinan Ibu Tatu,” ujarnya.

Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi seluruh peserta Musprov yang memberikan kembali tugas kepada dirinya untuk memimpin PMI Banten. “Tugas ini insya Allah akan saya laksanakan sebaik baiknya,” ujarnya.

Menurutnya, PMI Banten mendapat penilaian kategori baik dari PMI pusat.  “PMI Banten kategori hijau dari 34 PMI provinsi se Indonesia. Semua atas kerja sama semua pihak. Tidak mungkin PMI Banten berprestasi, dapat kategori hijau kalau PMI kabupaten/kota tidak baik,” ujarnya.

Tatu pun mengapresiasi  pengurus PMI Banten periode 2012-2017 karena terlaksananya program kerja kepalangmerahan selama 5 (lima) tahun terakhir. Program yang dimaksudkan meliputi penanggulangan bencana, pelayanan sosial, kesehatan dan transfusi darah, pengembangan kerelawanan pada generasi muda, pengembangan kegiatan organisasi, serta pemulihan hubungan keluarga dan  penyusunan kebijakan PMI tentang tenaga kerja Indonesia.

Tatu mengatakan, pengurus PMI Banten terus berusaha menyusun perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap kepalangmerahan di Kabupaten dan Kota di Banten yang dilaksanakan secara rutin melalui forum monitoring dan evaluasi. “Keberhasilan tersebut atas kinerja pengurus PMI Provinsi Banten yang melaksanakan kiprahnya sebagai organisasi kemanusiaan dengan  dukungan dari pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten yang bersinergi dalam mengemban tugas pelayanan kemanusiaan untuk masyarakat Banten,” ungkapnya.

Ia menambahkan, PMI Provinsi Banten juga telah  memberikan pelayanan pos pertolongan pertama setiap tahun dalam bentuk bantuan anggaran kegiatan dan obat-obatan yang  terdapat di posko kesehatan 112 pos, jumlah relawan yang dimobilisasi 885 orang, jumlah penerima manfaat 374 orang, dan jumlah ambulan 22 buah. Selain itu, pengobatan gratis bagi masyarakat desa yang jauh lokasinya dari pusat, kesehatan dasar tercatat 15 desa dengan jumlah penerima manfaat 3.814 orang. “Pos siaga juga kita lakukan saat menjelang natal dan tahun baru pada periode ini  yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dengan menugaskan relawan di beberapa titik yang sudah kita tentukan dan  peralatan yang sudah dipersiapkan,” katanya.

Masih kata Tatu, kepengurusan berikutnya  akan berupaya  meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk menangani bencana alam di Provinsi Banten dengan melakukan  pembinaan kepada sukarela secara rutin setiap tahunnya dengan adanya  penyerahan penghargaan kepada relawan.

Menurut Ketua bidang organisasi PMI Pusat, Sasongko Tedjo,  musyawarah PMI tingkat Provinsi merupakan forum tertinggi yang diharapkan bisa mengambil keputusan penting dengan memilih ketua baru dan mengevaluasi masing-masing pengurus. “Kami mengapresiasi Musprov PMI Banten. Demokrasi berjalan dengan baik di PMI Banten. Selamat kepada Ibu Tatu, dan selama beliau memimpin PMI Banten, sangat baik dan layak kembali diberi amanah,” ujarnya.