Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, program kesehatan telah menjadi prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama program Pembangunan Pemprov Banten. Pernyataan ini disampaikan Wahidin saat membuka acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B Kota Serang, Kamis, 8 Novemner 2018.

Wahidin mengatakan, persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Oleh karenanya, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis.

“Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya memang belum memadai, begitu juga jalan-jalan yang menuju rumah sakit atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya enggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini.

Menurutnya, dibutuhkan diskusi panjang untuk memecahkan persoalan kesehatan sesuai dengan kewenangan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota. Jangan sampai ada semacam sekat-sekat antara provinsi dengan kabupaten/kota, karena pada hakikatnya pemerintah provinsi memiliki fungsi melakukan upaya pembinaan-pembinaan kepada pemerintah daerah di bawahnya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Tahun ini kita juga akan bangun rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dalam upaya memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak perlu berobat ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena prinsip saya, kalau masyarakat sakit, bagaimana mau produktif,” katanya.

Terkait program kesehatan gratis, Pemprov menunggu data validasi dari kabupaten/kota terkait jumlah masyarakat yang belum ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Karena berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.

“Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama teutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan,”tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten M Yusuf mengungkapkan bahwa pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.

“Selain itu, perlu dilaporkan pula bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS PK, menilai keberhasilan PIS PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan melakkan perencanaan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat,” katanya. (Bah/Sie)