Serang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten melakukan penelusuran data 2,1 juta kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Penelusuran data itu dilakukan karena jutaan kendaraan tersebut belum membayar pajak.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari menjelaskan, selama lima tahun terakhir di Provinsi Banten terdata lebih dari 5 juta kendaraan bermotor berbagai jenis. Dengan jumlah itu, berarti kendaraan bermotor yang dikategorikan menunggak pajak sebanyak 40 persen.

“Kalau dirupiahkan sekitar Rp600 miliar, kebanyakan sepeda motor yang nunggak hampir 90 persen,” ujar Opar.

Ia melanjutkan, agar proses penelusuran data bisa berjalan optimal, Bapenda mengerahkan seluruh pegawainya baik yang bersetatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang bertugas di kantor Bapenda maupun seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat.

Upaya penelusuran data itu sudah dilakukan sejak tahun lalu, pendataan 2,1 juta kendaraan tidak ditargetkan rampung sekaligus selama satu tahun, namun dibagi ke beberapa tahun.

Dari proses pendataan itu Pemprov Banten menargetkan data kondisi kendaraan terkini, apakah kendaraan tersebut rusak, hilang, dijual namun belum melakukan balik nama kendaraan, disita negara, atau ditarik oleh leasing.  “Sambil melakukan pendataan kita imbau masyarakat untuk membayar pajak,” ujar Opar.

Opar menilai proses pendataan ini bukan hal yang mudah, sejumlah pegawai di lapangan menemukan sejumlah kendala. “Banyak dikira debt collector, sales, cuma itu kita imbangi dengan penyuluhan ke masyarakat,” katarnya. (Adv)