Cilegon – Pemerintah Provinsi Banten semakin fokus terhadap pencegahan stunting. Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar saat memebrikan sambutan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tingkat Provinsi Banten di Lingkungan Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Selasa (12/7/2022).
Al Muktabar menyebutkan pencegahan terhadap stunting bisa dimulai dari keluarga. Orangtua harus tanggap dan responsif terhadap perkembangan sang buah hati. Selain memberikan asupan makanan bergizi seimbang juga menjaga sang buah hati hingga tumbuh dengan normal pada usia emas.
Di samping itu, peran para kader PKK dan Posyandu menjadi lini terdepan untuk pencegahan stunting di masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi peran para kader, mulai dari PKK, kader posyandu dan kader-kader lainnya,” ujar Al Muktabar.
Dalam kegiatan bertajuk Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting yang dihadiri oleh Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto itu, Pj Gubernur Banten juga berharap pemerintah pusat bersama-sama dengan daerah untuk mempercepat penanganan stunting.
Selain itu hadir dalam kegiatan tersebut Bupati/Walikota, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Prov Banten, OPD Provinsi Banten, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina. Acara juga dihadiri oleh seluruh kader PKK, kader KB se Provinsi Banten.
Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto optimis melihat upaya Provinsi Banten untuk mencegah stunting. Pemerintah pusat sendiri dikatakan menggelontorkan anggaran per tahun untuk mencegah stunting rata-ratanya Rp 34 triliun yang dikelola 17 kementerian terkait.
“Tetapi ternyata belum cukup efektif menurunkan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, hal yang menjadi penting adalah penguatan peran lini lapangan. Peran tim pendamping keluarga, peran Satgas, peran TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), peran ibu-ibu PKK adalah unsur-unsur penting yang akan mensukseskan harapan Bapak Presiden pada tahun 2024 (angka stunting di Indonesia) menjadi 14 persen,” kata Tavip dalam sambutannya. Di Indonesia sendiri saat ini angka stunting masih 24,4 persen.
Dalam kesempatan yang sama Tavip juga mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Banten yang akan bersinergi dengan nasional untuk menurunkan stunting. “Saya yakin atas dukungan Bapak Gubernur, Bapak Walikota, Bupati semua yang hadir menganggap momentum penting ini, yang menjadi amanah Bapak Presiden bahwa stunting menjadi beban untuk daya saing Republik Indonesia khususnya di tahun 2045 sebagai negara yang berpotensi menjadi 5 terbesar perekonomiannya di dunia.”
Dikatakan, dari 34 Provinsi di Indonesia, Banten masuk 12 wilayah prioritas penanganan stunting. Indikator Banten masuk zona prioritas karena dua hal. Pertama angka anak stunting di Banten termasuk tinggi di samping Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Alasan lain Banten masuk 12 provinsi prioritas salah satunya karena Banten banyak berkontribusi di kancah nasional dalam upaya pencegahan stunting. (Advertorial)
