Serang – Pemprov Banten telah menetapan alokasi anggaran untuk penanganan virus korona atau Covid-19 senilai Rp1,22 triliun. Dari jumlah tersebut. Anggaran itu akan digunakan untuk pembiayaan sejumlah program, mulai dari pemberian jaring pengaman sosial hingga bantuan penanganan dampa ekonomi bari mereka tak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, Pemprov Banten telah merampung proses pergeseran anggaran atau refocusing. Pihaknya telah menyisir program yang dinilai bisa ditunda dan dialihkan ke pos anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19. Kini dari awalnya hanya Rp45 miliar, BTT pemprov menjadi Rp1,22 triliun.
“Alokasi itu salah satunya diperuntukan bagi jaring pengaman sosial untuk 670.000 KK, masing-masing Rp500.000 per bulan. Sementara waktu ini dalam jangka waktu dua bulan dulu (sambil) melihat perkembangan dan keuangan yang tersedia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total Rp1,22 triliun selain jaring pengaman sosial, pemprov juga menyiapkan dana penanganan dampak ekonomi untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk skema pemberian sendiri ada beberapa opsi, bisa dalam bentuk bantuan padat karya. Lalu bisa juga membuat usaha baru melalui usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menegah (IKM).
“Didalamya sudah masuk program itu. Jadi ada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial,” katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengugkapkan, salah satu kebijakan Presiden dalam penanganan Covid-19 relatif sudah dirasakan di Banten. Seperti belajar di rumah, bekerja dari rumah atau work from home dan kegiatan lainnya. Termasuk kegiatan keagamaan dan kegiatan keramaian yang relatif sudah tidak dilaksanakan di Provinsi Banten. “Ketaatan warga Banten terhadap imbauan pemerintah berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, di Banten terdapat 16.730 industri baik besar, menengah, dan kecil. Penekanan pemerintah agar memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak Covid-19, tim sudah menghitung termasuk di dalamnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.
Menurutnya, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh untuk memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak. Bantuan sama-sama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
“Pemprov Banten sudah melakukan simulasi dan mencoba menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Menghitung juga proyek-proyek pemerintah yang bisa kita geser atau realokasi anggarannya. Perhatian pemerintah juga terhadap hajat hidup masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya,” tegasnya. (Den/Rmd*)
