Darurat Corona, Pemprov Banten Kembali Perpanjang WFH Hingga 20 Novemver

0
26

Serang – Pemerintah Provinsi Banten kembali memperpanjang penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 20 November 2020. Perpanjangan dilakukan guna memutus mata rantai penularan Covid-19 di Provinsi Banten. Sistem kerja ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN.

Informasi yang dihimpun, perpanjangan WFH tertuang dalam surat edaran nomor 800/1865-BKD/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemprov Banten. Dalam surat tertanggal 15 Oktober 2020 itu disampaikan pelaksanaan tugas kedinasan WFH diperpanjang sampai 20 November 2020.

Bagi organisasi yang melaksanakan pelayanan publik dan atau yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 dapat menyesuaikan sistem kerjanya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengaturan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing dengan melaporkan kepada Gubernur Banten kepada BKD.

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Sekda Banten nomor 800/734-BKD/2020 tertanggal 22 Maret 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemprov Banten.

Kasubag umum dan Kepegawaian pada BKD Banten Madi Pratomo membenarkan, perberlakuan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov Banten diperpanjang sampai 20 November 2020. “Iya sampai 20 November 2020 perpanjangannya,” ujarnya seperti dikutip dari kabarbanten.com Senin, 19 Oktober 2020.

Meski WFH, kata dia, terdapat ASN yang masih piket di kantor secara bergantian. Jadwalnya disesuaikan oleh Kepala OPD masing-masing. “Iya (diterapkan sistem kerja piket),” ucapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pemberlakukan WFH secara otomatis mengubah pola pelayanan yang dilakukan Pemprov Banten. Pelayanan langsung yang biasanya dilakukan pemprov secara tatap muka, kini diarahkan menggunakan sistem online.

Selain bertujuan menghindari adanya kerumunan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 di Provinsi Banten, perpanjangan WFH juga untuk membuat penanganan Covid-19 berjalan optimal.

“Karena baik pegawai pemprov maupun masyarakat yang dilayani ini berasal dari berbagai wilayah di kabupaten/kota se-Banten. Jadi kalau mereka bisa tetap di rumah, pemerintah bisa lebih fokus menanganani kasus-kasus Covid-19 dari seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Banten,” katanya. (KB/Red)