Serang – Kepala Bapenda Banten Opar Sochari mengaku saat ini Pemprov Banten mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan untuk mendongkrak realisasi pendapatan daerah.

Menurut Opar, setiap tahun target pendapatan terus meningkat. Karena itu, menurut Opar, fokus Bapenda dalam mengejar terget pendapatan bukan lagi pada membuka gerai, melainkan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan lainnya yang belum tergarap secara optimal.

“Saya yakin dengan kerja keras, jajaran Bapenda bersama UPT dan OPD Penghasil PAD bisa mengejar target yang ditetapkan,” kata Opar.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten tahun ini diberikan target retribusi daerah enam kali lipat dibandingkan tahun lalu. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten M Faizal mengatakan, tahun lalu, capaian retribusi daerah hanya sekira Rp19 miliar dari target Rp20 miliar. “Tahun ini ditarget Rp120 miliar untuk retribusi daerah,” ungkap Faizal.

Menurutnya, di tahun 2023 ini, target pendapatan daerah meningkat menjadi Rp11,547 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD Rp8,544 triliun, dana transfer Rp2,989 triliun, serta pendapatan lain-lain daerah Rp13,845 miliar.

Dari target PAD Rp8,544 triliun, sebanyak Rp7,944 triliunnya adalah pajak daerah. Per 7 Februari 2023 lalu, pajak daerah sudah masuk 9,36 persen.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Pengendalian Sistem Informasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Provinsi Banten Ahmad Budiman mengatakan, pihaknya sedang memetakan sumber-sumber pendapatan dari retribusi daerah. “Nanti kita coba, jalan provinsi kita coba optimalkan penerimaan retribusinya dan pemanfaatan bahu jalan juga nanti lebih terfokus ke sana. Hampir Rp90 miliar,” ujarnya.

Untuk sewa tempat gedung Badan Diklat, Budi mengatakan, bakal menyewakan kepada pemerintah kabupaten/kota atau instansi pemerintah di luar Provinsi Banten.

“Dengan beberapa jenis Diklat yang sudah terakreditasi siapa tahu bisa memfasilitasi diklat-diklat untuk meningkatkan sumber daya aparatur sipil negara. Khususnya di luar wilayah Provinsi Banten. Kalau dari Provinsi Banten tidak bayar,” katanya. (Adv)