Serang – Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten, Deni Hermawan mengaku saat ini Badan pendapatan Daerah Provinsi Banten mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan untuk mendongkrak realisasi pendapatan daerah.
Menurut Deni, setiap tahun target pendapatan terus meningkat. Karena itu, menurut Deni, fokus Bapenda dalam mengejar terget pendapatan bukan lagi pada membuka gerai, melainkan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan lainnya yang belum tergarap secara optimal.
Menurutnya, inovasi program terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Banten. Sebab dari tahun ke tahun PAD Banten tidak turun, tetapi makin naik karena harus menopang pembangunan di Banten. “Bapenda memang memiliki target yang jelas tidak abu-abu. Kalau Bapenda kendor, pembangunan akan kendor juga,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten M Faizal mengatakan, tahun ini, retribusi daerah Provinsi Banten ditarget naik enam kali lipat dibandingkan tahun lalu. Padahal pada APBD Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2022, target sebesar Rp20 miliar tak tercapai. “Tahun ini ditarget Rp120 miliar untuk retribusi daerah,” ungkap Faizal.
Faizal mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. Salah satu agendanya adalah mengevaluasi pendapatan pada TA 2022.
Ia menekankan pendapatan daerah dari sektor retribusi. “Kita akan secara intensif melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan retribusi. Salah satunya membentuk Satgas Retribusi Daerah. Isinya Bapenda, OPD penghasil retribusi daerah, serta Satpol PP,” ujarnya.
Walau pun target pada APBD TA 2022 tak tercapai, tetapi ia optimistis bahwa pendapatan retribusi tahun ini akan meningkat karena ada beberapa potensi yang belum tergali. Misalnya saja, retribusi pemanfaatan jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dan sewa tempat gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, capaian pajak daerah TA 2022 yakni 98,03 persen atau nilainya Rp8,203 triliun. (Adv)
