Serang – Jutaan pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Banten tercatat menunggak pajak. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, sebanyak 2.135.484 kendaraan berbagai jenis di Provinsi Banten menunggak pajak. Jumlah tersebut tersebar di wilayah hukum Polda Banten sebanyak 1.102.700 unit, dan wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 1.032.784 unit.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kepolisian dan Jasa Raharja untuk menggelar Operasi Patuh selama dua pekan yang akan digelar disejumlah wilayah di Provinsi Banten. Operasi patuh tersebut akan dilaksanakan sejak 29 Agustus hingga 11 September 2019 mendatang.

“Kami bekerjasama dengan Dirlantas Polda Banten dan Jasa Raharja untuk menggelar operasi patuh, kami menyiapkan Samsat keliling di lokasi-lokasi operasi. Sehingga jika ada pengendara yang ditilang karena kendaraannya belum belum bayar pajak, bisa langsung dilakukan di tempat operasi,” kata Opar Kamis, 29 Agustus 2019.

Opar mengatakan, operasi bersama diharapkan bisa mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Opar, Bapenda saat ini sedang melakukan program penelusuran terhadap keberadaan dan status kendaraan-kendaraan penunggak pajak.

Menurutnya, banyaknya jumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak menjadi potensi pendapatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian besar. “Upaya penelusuran kita lakukan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada,” ujar Opar.

Menurutnya, potensi pajak kendaraan di wilayah hukum Polda Banten sebanyak 2.114.954 kendaraan bermotor berbagai macam jenis. Sedangkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 2.900.552 kendaraan. “Secara keselurhan berarti terdapat 5.015.506,” katanya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas lantas Polda Banten Komisaris Besar Wibowo mengatakan, selain untuk menyasar para penunggak pajak, operasi tersebut bertujuan untuk menertibkan pengendara motor maupun mobil terhadap aturan lalu lintas.

“Target prioritas dari operasi ini adalah selain pelanggaran penggunaan helm, safety belt, dan kelengkapan surat kendaraan, juga untuk menyasar masyarakat penungak pajak agar segera membayar pajak kendaraan yang mereka kendarai, karena data dilapangan masih banyak pemilik kendaraan yang belum membayar pajak,” katanya.

Menurutnya, ada 3 sasaran utama yang akan dilakukan pada operasi ini disesuaikna dengan karakteristik kecelakaan dan pelanggaran. Yakni pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm, melawan arus dan pengemudi di bawah umur yang cukup banyak menyumbang pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

“Termasuk kendaraan yang tidak diregistrasi ulang, baik setahun maupun 5 tahun yang berkaitan dengan PAD Banten. Untuk itu, momentum operasi patuh Kalimaya 2019 ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan tersebut,” katanya. (Sie/Rmd)