Serang – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menegaskan, pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten harus bebas dari praktik-praktik pungutan liar (Pungli). Hal itu dilakukan agar pelayanan masyarakat lebih efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar atau saber pungli kepada sekitar 500 pejabat eselon 2 dan 3 serta BUMD di lingkungan Pemprov Banten, Kamis 17 Juni 2021.
Menurut Andika, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli dengan tegas dinyatakan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. “upaya ini kami lakukan secara terus menerus dengan tujuan terjadinya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mencegah terjadinya korupsi,” kata Andika.
Andika menjelaskan, fungsi satgas saber pungli adalah menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja unit. Salah satu kegiatan tim saber pungli yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun baik di Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi adalah berupa sosialisasi sapu bersih pungutan liar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kelompok masyarakat.
“Target tahun 2021 sedikitnya akan dilakukan sosialisasi kepada kurang lebih 1,000 orang ASN, pejabat publik dan anggota masyarakat, dimana hari ini kita tengah melakukannya terhadap 500 orang,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan penunjukkan Kabupaten/Kota bebas pungli. Hal itu, kata dia, menindaklanjuti hasil Rakernas Satgas Saber Pungli tahun 2020 dan program kerja tahun 2021, mengenai akan dilaksanakan penunjukan kota bebas pungli.
“Satgas Saber Pungli Provinsi Banten akan segera melakukan evaluasi dan persiapan untuk kemungkinan penunjukan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang dicanangkan sebagai Kabupaten/Kota bebas pungli,” kata Muktabar. (Dam/Red)
