Sigmainteraktif.com – Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Warduana mengatakan KPK rutin mengutus petugasnya memantau kegiatan legislatif maupun eksekutif di Provinsi Banten setiap pekan. Ini untuk membantu perbaikan sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
“Kami utus orang ke Banten untuk memantau kegiatan pengelolaan keuangan daerah,” kata Wawan, seperti dikutip dari Tempo.co, Rabu, 18 Mei 2016.
Wawan mengaku, Banten merupakan salah satu daerah paling korup yang menjadi perhatian KPK. Selain Banten ada dua daerah lain, yakni Riau dan Sumatera Utara.
Banten dan dua daerah tersebut menjadi pantauan KPK menyusul tingginya kasus korupsi ditangani komisi antirasuah itu. Wawan mengatakan lebih dari dua puluh tersangka korupsi, yang terdiri atas gubernur, legislator, maupun swasta, berasal dari ketiga daerah itu.
KPK berharap pendampingan ini akan mengurangi jumlah pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi hingga nol. “Tentunya kita tidak ingin lagi gubernurnya atau legislatif berikutnya diambil oleh KPK,” katanya.
Wawan menilai, tingginya kasus korupsi di Provinsi Banten dampak dari komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih sangat kurang. “Pengawasan dari masyarakat kurang efektif,” ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Integritas untuk kepala daerah se-Provinsi Banten. Workshop tersebut diadakan dua hari, dari Selasa hingga Rabu di gedung KPK Jakarta Selasa Selasa, 17 Mei 2016.
Peserta workshop terdiri atas delapan pasangan wali kota dan bupati di wilayah Provinsi Banten. Kedelapan daerah tersebut terdiri atas empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.
a�?Ini adalah pertemuan lanjutan, Gubernur Banten berkomitmen untuk memperbaiki hal pokok yang telah dirumuskan bersama dengan KPK,a�? ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Selasa, 17 Mei 2016.
Laode mengatakan KPK sengaja mengajak Banten karena provinsi tersebut masuk enam provinsi yang jadi pilot KPK. Keenam provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat.
Gubenur Banten Rano Karno mengatakan ada poin fokus perbaikan dalam workshop ini. Masalah penganggaran, sistem, sumber daya manusia, rekrutmen SDM, dan perizinan satu pintu. a�?Itu jadi fokus utama kami untuk perbaikan,a�? katanya. (Tempo.co/Rmd)
