Korupsi Pengadaan Lahan, Bekas Kepala Samsat Malingping Dituntut 7 Tahun Penjara

0
49
Foto: Istimewa

Serang – Mantan Kepala UPT Samsat Malingping, Samad dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten dalam kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping. Jaksa juga menuntut Samad membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Menjatuhkan pidana selama 7 tahun tahun, dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten M Yusuf membacakan berkas tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Selasa 19 Oktober 2021.

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut Samad dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp680 juta subsider dua tahun penjara. “Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Yusuf.

Jaksa menyatakan hal yang memberatkan tuntutan, perbuatan Samda tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian dianggap berbelit-beli dalam memberikan keterangan dan menikmati hasil tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan, Samad memiliki tanggungan keluarga.

Samad dinyatakan terbukti bersalah telah membeli lahan seluas 1.700 meter persegi milik Cicih Suarsih seharga Rp100 ribu per meter, dan dijual kembali ke Pemprov Banten sebesar Rp500 ribu. Lahan tersebut kemudian digunakan untuk kantor Samsat Malingping, dan menyebabkan kerugian negara Rp680 juta.

Perbuatan Samad menurut Jaksa telah memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. “Sebagaimana dalam dakwaan yang kedua,” ujar Yusuf.

Untuk diketahui, kasus korupsi pengadaan lahan ini bermula, saat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2019, untuk membeli lahan seluas 1 hektar, untuk pembangunan kantor Samsat Malingping. Namun untuk realisasi pengadaan lahan, hanya sekitar 6.510 meter persegi dengan biaya sebesar Rp3,2 miliar.

Dalam proses pengadaan lahan diduga terjadi penyiasatan oleh tersangka SMD yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Dimana tersangka mengetahui hasil Feasibility Study (FS) Tahun 2018 dan dokumen perencanaan pengadaan lahan (DPPT) Tahun 2019 yang dikeluarkan pihak konsultan, untuk menentukan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Samsat.

Kemudian, tersangka membeli lahan seluas 1.700 meter persegi di lokasi tersebut dengan harga Rp100 ribu dari seorang perempuan bernama Cicih. Namun dalam Akta Jual Beli (AJB) dibuat bukan atas nama tersangka. Selanjutnya pada November 2019 tanah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan harga Rp500 ribu per meter. (Nur/Red)