Pakar Hukum: Pengadaan Hand Sanitizer di BPBD Banten Bisa Diproses Hukum

0
52
ilustrasi: Net

Serang – Proyek pengadaan hand sanitizer melalui anggaran belanja tak terduga (BTT) Covid 19 tahun 2020, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten senilai Rp2,5 miliar dinilai sudah memenuhi unsur tindak pidana, dan dapat diproses hukum oleh aparat penegak hukum (APH).

“Iya kesalahannya cukup banyak, ini seharusnya tidak hanya melakukan pengembalian saja, karena unsur tindak pidananya sudah ada. Pengembalian bukan berarti menghapuskan perbuatannya, karena sudah terjadi, tapi jadi itikad baik (pengembalian),” kata pakar hukum pidana Donny Suwardi yang juga mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Negeri Serang Ahad, 20 Juni 2021.

Donny menjelaskan ketika PPK tidak melakukan pengecekan atau meminta contoh barang dan tidak mengklarifikasi sumber handsanitizer, sudah menjadi kesalahan yang fatal. “Dia tidak mengecek, memeriksa dari penyedia. Seharusnya memeriksa produsennya dari mana, harusnya menyebutkan produksinya dari mana, laboratoriumnya gimana, kesehatannya gimana, higienisnya gimana dan sebagainya,” ujar Donny.

Kemudian, kata Donny, penyedia dalam hal ini PT DSB, seharusnya menjadi penyedia tunggal, dalam pengadaan hand sanitizer tersebut. “Lalu ketersediannya, dia sanggup tidak menyediakan 66 ribu. Tidak boleh kurang. Itu harus satu produsen, itu salah (dari dua penyedia), karena dalam kontraknya harus disebutkan dua. Kemudian dia tidak bisa menyebutkan yang 8 ribu (hand sanitizer), itu ilegal gak jelas asalnya,” katanya.

Selain itu, Donny menambahkan PT DSB itu tidak memiliki izin produksi dan izin edar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sehingga hand sanitizer tersebut dianggap tidak layak untuk digunakan. “Si penyedia mencampur sendiri, produksinya bisa dijamin gak akurasinya, penelitian dan sebagainya. Persentase alkohol, persentase yang lain-lainnya itu harus jelas tidak boleh sembarangan,” ujarnya.

Donny mengungkapkan 66 ribu botol hand sanitizer tersebut tidak layak digunakan. Hal itu diperjelas dari hasil labolatorium Balai Besar Kesehatan Jakarta dan Sucofindo. “Ini total loss, sudah tidak bisa dipakai dan menyalahi aturan. Harus (diproses oleh APH). Dari lima (bakteri) itu hanya 1 (membunuh bakteri), berarti hanya 20 persen,” ungkapnya.

Untuk diketahui, proyek pengadaan hand sanitizer yang bersumber dari anggaran belanja tak terduga (BTT) Covid 19 tahun 2020 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten diduga bermasalah. Proyek pengadaan hand sanitizer yang dikerjakan oleh PT DSB berdasarkan pemeriksaan labolatorium dari 66 ribu botol ukuran 250 mililiter, 8 ribu botol hasilnya 99,9 persen tidak dapat membunuh kuman, dan seluruhnya ilegal. (Nur/Red)