Serang – Pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan anggaran daerah hingga Rp40.319.400.000 untuk pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping di Kabupaten Lebak. “Ini bukan kali pertama saya membangun rumah sakit. Sejak saya jadi Walikota Tangerang, urusan kesehatan selalu menjadi perhatian serius. Rumah sakit Malingping akan memperkuat pembangunan kesehatan di Provinsi Banten,” ujar Wahidin Selasa, 9 Juli 2019.
Menurut Wahidin, kesehatan menjadi kewajiban pemerintah dimana negara harus hadir dan menjamin kesehatan semua masyarakat. “Selaku pemerintah, mencoba hadir bagi masyarakat. Jadi berapapun biaya untuk pengembangan rumah sakit ini, akan saya bantu,” tegasnya.
Wahidin Halim mengatakan, dengan adanya pembangunan gedung baru di RSUD Malingping diharapkan mampu memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat diwilayah banten selatan. “Rumah sakit kan tempat pelayanan kesehatan, nanti dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti dokter spesialis, disediakan pembangunan pelayan pelayanan, agar kita bisa melayani secara optimal,” katanya .
Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu program prioritas kepemimpinannya. Sebab kesehatan menjadi faktor penting bagi warga Banten dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. “Sekarang bagaimana masyarakat bisa berkompetisi, mau bagaimana bisa bersaing mencari rejeki kalau mereka tidak sehat. Maka kesehatan itu menjadi penting,” katanya.
Wahidin meminta agar para dokter untuk tidak lagi memikirkan masalah gaji, karena ketika gaji yang diterima saat ini tidak cukup, dapat mengajukan kenaikan. Para tenaga kesehatan juga diminta untuk tidak patah semangat dalam mengabdi. “Karena di Malingping bukan daerah tertinggal, bukan daerah terpencil dan bahkan jaraknya dekat ke Ibukota,” katanya.
Menurut Wahidin, dalam pelatakan batu pertama, harus ada peletakan batu terakhir. Artinya kata Wahidin Halim, pembangunan gedung harus selesai. “Jangan sampai pembangunan mangkrak dan dikorupsi, nanti saya akan datang lagi untuk melihat progress pepmbangunannya. Kalau nanti dikorupsi hawatir bangunannya roboh,” kata Wahidin.
Sementara itu, Direktur RSUD Malingping, dr Danang Hamsyah Nugroho mengatakan, rumah sakit ini dapat melayani 2.000 orang miskin yang berobat menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada tahun 2018. Sedangkan pengguna kartu BPJS Kesehatan sebanyak 10.000 orang.
“Dengan kapasitas 115 tempat tidur, namun yang jelas kita baru dapat memfungsikan sebanyak 55 tempat tidur,” katanya. RSUD Malingping mendapatkan akreditasi perdana pada tahun 2018 setelah sekian lama RSUD tersebut berdiri.
Danang menjelaskan, pembangunan gedung RSUD Malingping tahap I sesuai dengan kontrak bernilai Rp40 miliar lebih. Kontrak dimulai tanggal 31 Mei dan rampung 26 November 2019. Gedung yang dibangun diperuntukan poliklik untuk 17 dokter spesialis, gedung daknosid, labaratorium CT-Scan dan radiologi.
“Perlu diketahui pada tahun 2018 sebanyak 2000 pasien dari warga kurang mampu terlayani dengan baik tanpa biaya alias gratis melalui mekanisme yang ada diantaranya Surat Keterangan Tidak Mampu,” ujarnya. (Lum/Rmd)
