Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim resmi mengeluarkan Pergub Nomor: 60 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, bagi warga Banten yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, akan mendapat pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga 23 Desember 2020.

Pergub juga mengatur bebas denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan penghapusan tariff progresif.

Kebijakan ini merupakan instruksi dari Wahidin Halim untuk mengurangi beban masyarakat Banten ditengah pandemi Covid-19.

“Kami melaksanakan perintah Gubernur Pak Wahidin Halim Gubernur Banten bahwa dari tanggal 5 November sampai dengan 23 Desember 2020 denda pajak kendaraan bermotor digratiskan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sopari.

Sosialisasi bebas denda PKB, bebas denda BBNKB, bebas pokok BNLB II dan bebas tarif progresif terus dilakukan oleh seluruh perangkat Bapenda Provinsi Banten.

Salah satunya dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda atau kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Rangkasbitung.

Kepala UPTD Bapenda Rangkasbitung Suherman mengungkapkan, kebijakan Gubernur Banten dalam membantu masyarakat Banten di tengah pandemi Covid=19 disambut dengan baik oleh pihaknya.

“Kami juga memberlakukan kembali pembebasan denda PKB, bebas denda BBNKB, bebas pokok BBNKB II dan bebas tarif progresif. Ayo bayar pajak ka Samsat rangkasbitung, gerai Samsat atau Samling.

Dia mengingatkan para wajib pajak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat melakukan pembayaran pajak atau keseharian. (***)