Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Integritas untuk kepala daerah se-Provinsi Banten. Workshop tersebut diadakan dua hari, dari Selasa hingga Rabu di gedung KPK Jakarta Selasa Selasa, 17 Mei 2016.
Peserta workshop terdiri atas delapan pasangan wali kota dan bupati di wilayah Provinsi Banten. Kedelapan daerah tersebut terdiri atas empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.
“Ini adalah pertemuan lanjutan, Gubernur Banten berkomitmen untuk memperbaiki hal pokok yang telah dirumuskan bersama dengan KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Selasa, 17 Mei 2016.
Laode mengatakan KPK sengaja mengajak Banten karena provinsi tersebut masuk enam provinsi yang jadi pilot KPK. Keenam provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat.
Gubenur Banten Rano Karno mengatakan ada poin fokus perbaikan dalam workshop ini. Masalah penganggaran, sistem, sumber daya manusia, rekrutmen SDM, dan perizinan satu pintu. “Itu jadi fokus utama kami untuk perbaikan,” katanya.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan keenam poin tersebut jadi fokus utama yang akan diperbaiki dalam empat tahun ke depan di Banten.
Sedangkan untuk program jangka pendek Pahala menyebutkan beberapa masalah di Banten, salah satunya adalah SDM di Banten. Program jangka pendek atau yang disebut Quick Win ini mencakup perimbangan SDM, aset Banten, dan prasaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut data yang diperoleh, jumlah pegawai honorer Banten ada 6.000, sedangkan PNS 4.000. Pahala mengatakan akan Banten harus segera memperbaiki tata kelola penerimaan SDM sehingga tidak terjadi ketimpangan jumlah pegawai honorer dengan PNS.
Selanjutnya, Pahala mengatakan aset Banten juga menjadi masalah jangka pendek yang harus segera diselesaikan. Aset Banten merupakan peralihan aset dari Jawa Barat, dan sewaktu peralihan tidak disertai administrasi yang baik. “Namun sekarang sudah 50 persen selesai termasuk aset kendaraan dinas yang sudah diinventarisir 700 mobil,” ujar Pahala.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten juga mendapat perhatian lebih oleh KPK. DPRD Banten lebih sering rapat keluar karena di ruangannya kurang memadai. “Harus diusahakan perbaikan sarana dan prasarana agar tidak rapat di luar karena rapat di luar kan tidak bisa diawasi,” ujar Pahala.
Laode berharap empat tahun ke depan Tangerang Selatan dan Kota Tangerang sudah mengimplementasikan sistem tersebut. “Program jangka panjang ini memang empat tahun, namun untuk program jangka pendek kami harap September sudah selesai,” ujarnya. (Tempo.co/Mat)
