Serang – Di era digital ini, bayar pajak hingga urus surat kendaraan bisa dilakukan hanya mengandalkan gawai. Jadi, meski sedang pandemi, bukan jadi alasan untuk tidak mengurus administrasi pajak kendaraan.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten terus malakukan inovasi untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Bapenda Banten Opar Sochari mengaku saat ini Pemprov Banten mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan untuk mendongkrak realisasi pendapatan daerah.
“Semua upaya akan kita lakukan agar PAD Provinsi Banten tetap dalam kondisi baik. Salah satunya melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber utama PAD Banten,” ujar Kepala Bapenda Banten Opar Sochari.
Menurutnya, kemudahan yang diberikan kepada masyarakat semakin bertambah dengan adanya aplikasi online. Setelah sukses membangun kerjasama dengan minimarket Alfamart dan Indomart dalam hal pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB), kini Bapenda Banten sedang membidik sistem perdagangan elektronik atau yang akrab dikenal dengan istilah e-commerce.
“Saat ini, semakin mudah dalam pajak kendaraan bermotor khususnya pajak tahunan. Kami bekerjasama dengan berbagai e-commerce yang saat ini kerap digunakan masyarakat. Bahkan sebelumnya, Bapenda bekerjasama dengan Bank BJB sudah meluncurkan aplikasi Samsat Banten Hebat (Sambat),” katanya.
Guna mendekatkan pelayanan pajak pada masyarakat, Bapenda banten pun telah membuka gerai di sejumlah mall di wilayah banten sejak tahun lalu. Menurut Opar, dengan adanya gerai di pusat perbelanjaan, masyarakat bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sambil menikmati waktu senggang.
Menurut Opar, dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi saat ini, aktivitas transaksi masyarakat semakin dipermudah. Untuk berbelanja kebutuhan saja masyarakat saat ini banyak menggunakan aplikasi belanja online, masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah, semuanya bisa dilakukan melalui telepon genggam. “Hadirnya aplikasi tersebut membantu program pemerintah dalam mengurangi berkumpulnya massa. Karena Pemprov Banten sekarang ingin warganya enggak perlu repot,” katanya. (***)
