Jakarta – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan segera melakukan investigasi dan menindaklanjuti laporan, terkait adanya salah satu calon Sekretaris Dearah (Sekda) di Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga pernah menjadi narapidana.
Komisioner KASN Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilyah I Rudiarto Sumarwono mengaku akan segera menindaklanjuti laporan adanya salah satu peserta Seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya yang pernah dipidana.
“Segera saya tindaklanjuti dengan tim teknis terkait dan saya akan pelajari dan dalami dulu informasi dan permasalahan ini,” ujar Rudiarto, Selasa, 11 Januari 2022.
Rudiarto mengaku sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mengirimkan data data dan bukti pendukung adanya salah satu peserta Selter JPT Madya yang pernah tersangkut hukum. “Terima kasih atas kiriman dokumen pendukung dan ini menjadi tambahan informasi bagi saya dalam mempelajari permasalahan ini,” ujarnya.
Sementara mantan Asisten Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit, Antonius Sumaryanto mengatakan, harusnya sebelum pelaksana Selter, tim Pansel yang terdiri dari berbagai latar belakang harus meneliti dengan seksama administasi setiap calon sebelum meloloskan seorang menjadi peserta Selter.
”Dalam seleksi menyangkut rekam jejak yang bersangkutan mestinya terlihat atau ditemukan pernah di pidana,” ujar Antonius.
Kendati demikian, lolos tidaknya seorang peserta open bidding tergantung Panselnya juga. “Selter JPT itu kan mencari calon yang terbaik di antara yang baik,” jelasnya.
Sebelumnya, keikutsertaan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin dalam seleksi terbuka (selter) atau Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng menuai polemik lantaran ada salah seorang calon yang pernah menjadi narapidana.
Seorang warga bernama Batuah yang mewakili masyarakat Kalteng mengajukan surat protes/keberatan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Gubernur Kalteng dan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Kalteng dalam hal ini Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.
Dalam surat tertanggal 21 Desember 2021 tersebut, Batuah mempertanyakan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah menjadi narapidana diangkat menjadi pejabat struktural. Selain itu, Batuah mempertanyakan keikutsertaan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Banten merangkap Pj Sekda Kalteng, Nuryakin dalam open bidding Sekda Kalteng.
Batuah dalam suratnya mengungkapkan, Nuryakin telah dipidana dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya Nomor: 54/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 6 Agustus 2014 dan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 982K/PID.SUS/2015 tanggal 28 Desember 2015.
Sementara Pj Sekda Kalteng selaku Kepala BKAD Kalteng, Nuryakin yang dikonfirmasi mengatakan, dirinya akan memberi penjelasan terkait persoalan tersebut. “Saya mau kasih penjelasan lengkap, tidak sepotong sepotong. Makanya kalau ketemu akan mudah memberikan penjelasan. Supaya clear semuanya, terima kasih,” ujar Nuryakin. (Mid/Red)
