Serang – Sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2015 membengkak hingga mencapai Rp 1,19 triliun dari anggaran belanja daerah sebesar Rp9,27 triliun.
Besarnya jumlah Silpa ini antara lain karena banyak target pembangunan yang tidak tercapai. Target-target yang tercapai itu diketahui dari hasil Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Banten akhir tahun 2015, yang disampaikan Rano Karno melalui rapat paripurna, di gedung DPRD Banten, beberapa waktu lalu.
Gubernur Rano Karno mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2015 menetapkan sembilan prioritas pembangunan daerah, antara lain pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM, penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin,
peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas, pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan, pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan.
“Rendahnya realisasi penyerapan anggaran tersebut diantaranya sisebabkan karena efisiensi kontrak, keterlambatan pekerjaan, gagal lelang serta ada beberap kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS),” kata Rano Senin, 18 April 2016.
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan, terdapat 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang capaian realisasi belanja langsung dibawah 80 persen. “Pada tahun anggaran 2015 terjadi penurunan sisa lebih perhitungan anggaran dibandingkan dengan silpaA� 2014 sebesar Rp1,68 triliun,” kata Rano.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat menilai, Rano Karno belum menjalankan fungus sebagai gubernur dengan baik. Ade Khawatir, Pemprov Banten kembali akan mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini.
a�?Ini menjukkan kinerja Pemprov BantenA� di bawah kepemimpinan Gubernur Rano Karno sangat lemah.A� Anggaran sebanyak itu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat tetapi itu tidak dilaksanakan sehingga terjadilah Silpa. Rano kelihatannya tidak mampu memaksimalkan sumberdaya yang ada,a�? katanya.
Menurut Ade, Silpa APBD Banten selama tiga tahun terakhir sangat tinggi. Pada APBD Banten 2014 jumlah Silpa mencapai Rp 1,680 triliun dari total APBD 2014 senilai Rp 7,377 trilun. Pada APBD 2013, jumlah Silpa mencapaiA� Rp 700 miliar dari total APBD 2013 senilai Rp6,052 triliun. Selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014, LHP BPK memberikan opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten. a�?Kami khawatir banten akan disclaimer lagi tahun ini,a�? tegasnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menilai, kinerja Gubernur Rano Karno dinilai sangat buruk lantaran banyak target pembangunan yang tidak tercapai.A� Menurutnya, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) juga dinilaiA� jeblok. LPE Banten tahun 2015 ditarget 6,7-6,8 namun hanya mampu mencapai 5,37. Padahal tahun 2010 kita sudah mencapai 5,94, pada 2011 mencapai 6,43, dan pada 2012 mencapai 6,15.
“Kinerja Rano sangat buruk. Kita bahkan bukan sedang berjalan mundur ini, tapi melompat mundur. Kita bukan cuma tidak mencapai target, tapi lebih rendah dari capaian dua dan tiga tahun lalu,” ujar Fitron.A� (Cing/Sie)
