Serang – Wakil Ketua Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengingatkan para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang sering keluyuran pada saat jam dinas. Sebab hal itu berdampak pada lambannya pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Fitron, dirinya sering mendapat aduan dari masyarakat terkait kinerja sejumlah ASN di Pemprov Banten yang kerap tidak ada di kantor pada hari kerja. Akibatnya, kepentingan publik yang seharusnya dapat dikerjakan secara cepat, akhirnya mengendap di meja pejabat. “Kami mendapat masukan dari masyarakat terkait pejabat yang tidak stand by di kantor sehingga urusan pelayanan menjadi sangat lambat,” katanya, Senin 20 Februari 2023.
Menurutnya, kejadian ini tidak hanya terjadi di banyak intansi. Padahal para pejabat merupakan ujung tombak dari pembangunan Banten. “Bukan hanya satu OPD, ini terjadi di banyak OPD. Kami sudah telepon beberapa pimpinan yang bersangkutan. Kami minta untuk ditata dan dibina secara tegas,” ucapnya.
Dari hasil temuannya, alasan tidak di kantor lantaran mengajukan cuti di akhir pekan agar liburnya bisa panjang. “Tapi persetujuan cuti yang bersangkutan belum ada. Tapi secara berjamaah sudah tidak masuk di hari itu (Jumat). Belum lagi yang ke kantor hanya absen dan punya urusan di luar kantor yang bukan urusan kedinasan,” paparnya.
Namun Fitron enggan menyebutkan intansi dan nama pejabatnya. Pihaknya berharap kejadian tersebut tidak terulang dan harus dilakukan pembenahan serta pembinaan. “Saya tidak perlu sebutkan OPD-nya, saya hanya berharap ini segera ada perbaikan dan pembinaan. Kami hanya sampaikan jangan diulangi karena jika pelayanan masih belum cepat karena pengabaian tugas, maka kami akan rekomendasikan kepada kepala OPD dan gubernur untuk dilakukan tindakan disiplin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, reformasi birokrasi tercermin dari kualitas pelayanan publik yang baik, cepat, mudah, pasti dan akuntabel. Untuk mewujudkannya, harus didukung oleh SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif agar pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Bagaimana itu bisa terwujud, lah pejabatnya tidak stand by. Wajar saja keluhan banyak pelayanan yang mengendap. Sesuatu yang bisa seminggu ini harus lama. Apa gak kasihan sama publik,” jelasnya. (Yu/Red)
