Jakarta – Gubernur Banten Rano Karno selaku Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur (Jabodetabekjur) menyerahkan usulan bantuan keuangan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama sebesarA�Rp4,842 triliun . Rano Karno mengatakan, usulan bantuan keuangan tersebut disampaikan dari sembilan daerah perbatasan DKI Jakarta yang tergabung dalam Badan Kerjasama Pemerintahan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) untuk program Tahun 2017.
“Dulu bantuan keuangan tersebut disampaikan langsung DKI Jakarta ke daerah-daerah perbatasan. Sekarang tidak lagi, karena harus melalui BKSP,” kata Rano usai menyerahkan usulan bantuan keuangan di Balai Kota DKI Jakarta, Jum’at, 26 Februari 2016.
Menurut Rano, penyerahan usulan bantuan keuangan dari BKSP ke DKI Jakarta tahun 2017 sebagai bentuk upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan yang dirancang BKSP serta menyamakan persepsi antara pemerintah. “Selama ini BKSP tidak pernah tahu bantuan dari DKI Jakarta, Sekarang ini harus tahu, supaya bisa dipertanggungjawabkan serta sebagai alat kontrol saya sebagai ketua BKSP,” tegas Rano.
Menurutnya, sembilan daerah penyangga tersebut telah mengajukan bantuan kepada Pemprov DKI sebesar Rp4,842 triliun untuk tahun anggaran 2017 nanti.A� “Usulan bantuan itu berasal dari sembilan daerah penyangga dan nanti untuk membiayai program-program pembangunan di daerah perbatasan. Seperti penanganan banjir, kemacetan, transportasi dan lainnya,” katanya.
Nantinya, kata Rano, bantuan keuangan tersebut tidak dalam bentuk hibah, melainkan bentuk belanja langsung yang bisa dilaksanakan oleh SKPD terkait di masing-masing daerah di Jabodetabekjur.A� “Salah satu program BKSP yang belum terealisasi sampai sekarang ini yakni rencana pembangunan waduk Ciawi, untukA� mengatasi masalah banjir termasuk di wilayah DKI Jakarta,” katanya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok mengatakan, pihaknya siap duduk bersama untuk melakukan pengembangan DKI Jakarta dari segi perluasan tanggung jawab bersama pemerintahan di perbatasan DKI sehingga berbagai persoalan di DKI Jakarta seperti Banjir dan Kemacetan bisa segera ditangani bersama.
Terkait usulan bantuan keuangan tersebut, kata Ahok, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap bantuan tersebut dan menyambut baik usulan tersebut. Hanya saja, daerah juga perlu menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan terkait usulan tersebut, supaya tidak menimbulkan permasalahan. “Usulan itu akan kami tampung dan verifikasi, hanya saja yang jadi masalah kesiapan di daerahnya saat eksekusi terkait dokumen. Jika setiap daerah usulkan Rp1 triliun, kalau ada enam daerah cuman Rp6 triliun, ok saja,” kata Ahok. (Mat/Sir)
